Dipenjara Akibat Mengoperasikan Drone Disaat Mabuk

69GanjilGenap ~ Dipenjara akibat mengoperasikan Drone di saat mabuk, di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, kini juga menambahkan larangan mengoperasikan pesawat tanpa awak atau drone dalam kondisi mabuk. Hampir seluruh wilayah di dunia telah mengeluarkan larangan mengemudi kendaraan dengan keadaan mabuk.

Undang-undang tersebut melarang semua aktivitas pengoperasian drone di bawah pengaruh minuman keras yang memabukkan. Narkotika, halusinogen, atau dengan konsentrasi alkohol dalam darah sebesar 0,08 persen atau lebih.

Orang yang melanggar aturan tersebut dapat terancam hukuman hingga enam bulan penjara. Dan denda 1.000 dolar AS atau Rp 13,3 juta. UU yang disponsori oleh Partai Demokrat di legislatif New Jersey tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur New Jersey.

" Pesawat tanpa awak semakin menganggu, seperti menganggu operasi petugas pemadam kebakaran. Digunakan untuk menyelundupkan obat-onatan terlarang, dan barang lainnya ke dalam penjara," kata anggota dewan New Jersey, Annette Quijano.

Pesawat tanpa awak dengan kendali jarak jauh mulanya hanya sebuah mainan. Namun kini sudah beralih menjadi mesin canggih yang mampu melakukan penerbangan akrobatik dan pengambilan gambar udara.

Sejauh ini, 40 negara bagian telah memberlakukan beberapa jenis aturan untuk mengatur keberadaan pesawat tanpa awak.

Total penjualan di AS diperkirakan meningkat hingga 20 persen menjadi 3,7 juta unit pada 2018. Sehingga menghasilkan pendapatan sebesar 1,2 miliar dolar AS atau Rp 16 triliun.

Dipenjara Akibat Mengoperasikan Drone Disaat Mabuk

Dan di negara Thailand juga memberlakukan peraturan wajib mendaftarkan terlebih dahulu sebelum mengoperasikan Drone. Peraturan tersebut telah diumumkan pemerintah Thailand semenjak Oktober 2017 lalu dan mulai diberlakukan awal pekan ini.

Jika kedapatan menerbangkan drone yang belum didaftarkan. Pemiliknya terancam sanksi denda hingga 100.000 baht (sekitar Rp 44 juta) atau penjara hingga lima tahun.

Aturan tersebut berlaku untuk semua penggunaan mulai dari tujuan komersial.

Rekreasi maupun penelitian, dan harus dipatuhi baik warga Thailand maupun wisatawan, termasuk media.

"Semua jenis drone, kecuali mainan, wajib didaftarkan," kata pejabat Kantor Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (NBTC) kepada AFP.

Perangkat drone yang digolongkan sebagai mainan yakni yang memiliki bobot di bawah 250 gram. Batasan tersebut mengikuti peraturan yang diterbitkan AS.

Proses pendaftaran perangkat drone mengharuskan penggunanya memiliki lisensi dari Otoritas Penerbangan Sipil Thailand.

Hingga data terakhir yang dilansir AFP, sudah ada hampir 8.000 perangkat pesawat nirawak yang terdaftar di otoritas tersebut.

Adanya aturan ketat itu menyusul semakin banyaknya perangkat drone yang semakin bebas diterbangkan masyarakat sipil tanpa mengikuti aturan.

Membuat pemerintah Thailand dan juga negara lain di dunia. Berjuang untuk mengikuti perkembangan industri yang kerap kali berada di depan aturan yang telah dibangun.